BERITA TERBARU HARI INI – Komisi X Minta Seluruh Wilayah Harus Jadi Prioritas Makan Bergizi Gratis. Anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago menyebut, penerapan program makan bergizi gratis baru pada Januari 2025 adalah hal wajar. Sebab, program tersebut adalah program baru dari pemerintah baru.
“Kan ini program pemerintah baru, tentu harus menggunakan anggaran baru, harus anggaran program ini belum masuk di dalam angaran 2024,” kata Irma saat dikonfirmasi, Selasa (29/10/2024).
Menurut Irma, penerapan makan gratis harus dilakukan menyeluruh, tak boleh ada daerah priotitas tertentu saja.
“Seluruh wilayah harus menjadi prioritas, karena tidak boleh ada diskriminasi, Pak Presiden Prabowo kan selalu menyampaikan bahwa program ini adalah program pemerintah untuk seluruh rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati membenarkan program makan bergizi gratis baru akan diterapkan Januari 2025. Menurut Rahayu, alasan penerapan baru tahun depan lantaran anggaran belum tersedia.
“Anggarannya baru ada, untuk tahun depan jadi sesederhana makn gizi gratis ini dibutuhkan upaya sangat besar,” kata Rahayu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
Menurut Rahayu, alasan hanya krena urusan teknis saja yakni penyesuaian APBN 2025. “Jadi harus dilihat dari APBN yang diajukan pemerintah untuk 2025 yang artinya harus diubah juga dan dengan kabinet baru harus ada adaptasi yang dilakukan, perubahan yang dilakukan dari APBN yang diajukan untuk 2025. Jadi itu sebabnya sangat teknis untuk makan bergizi gratis,” kata dia.
Untuk saat ini sampai akhir tahun, menurut Rahayu akan diterapkan lebih dulu ujicoba dan sosialisasi.
“Kita masih banyak ujicoba, sosialisasi, persiapan karena membutuhkan kira-kira 48000 dapur di seluruh Indonesia,” kata dia.
Daerah Prioritas
Rahayu juga menyebut penerapan tahun depan tidak langsung semua penerima dan daerah langsung menerapkan makan gratis, melainkan daerah prioritas saja. Namun, Rahayu enggan membeberkan daerah mana yang akan menjadi prioritas lebib dahulu.
“Mungkin di tahun pertama tidak untuk semuanya, kita sudah menyampaikan semuanya saat kampanye bahwa tidak langsung 82 juta penerima akan menerima di tahun pertama. Kita harus memastikan anggarannya bisa ditingkatkan terus,” kata Rahayu.
“Ya mungkin (ada daerah prioritas),” pungkasnya.